BUPATI Bangkalan, Lukman Hakim bersama Wakil Bupati Moh. Fauzan Ja’far dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima kunjungan spesifik Komisi V DPR RI di Pendopo Agung Bangkalan, Kamis (25/9/2025).

Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, sebelumnya meninjau kondisi Rest Area Suramadu dan Terminal Tipe A di akses Jalan Suramadu, Bangkalan. 

Kunjungan ini juga diikuti sejumlah pejabat kementerian terkait, di antaranya dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta Balai Besar Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur.

Dalam paparannya, Bupati Lukman Hakim menyampaikan berbagai persoalan strategis yang dihadapi Kabupaten Bangkalan. 

Salah satunya keterbatasan akses air bersih, di mana cakupan layanan PDAM baru sekitar 11 persen, sementara sebagian besar desa masih mengandalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) skala desa dengan kapasitas terbatas.

“Kami berharap pengelolaan SPAM yang saat ini dikelola pusat dapat dihibahkan atau diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan agar dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan air bersih masyarakat,” ujar Bupati Lukman Hakim.

Selain air bersih, Bupati juga menyoroti belum adanya fasilitas pengelolaan sampah terpadu. Pemkab Bangkalan telah menyiapkan lahan seluas lima hektare dan berencana membangun fasilitas pengolahan sampah terintegrasi. 

Bahkan, Bupati mengusulkan agar Terminal Tipe A yang tidak termanfaatkan bisa dialihfungsikan menjadi kawasan pengolahan sampah terpadu sekaligus dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga sampah (waste to energy).

Sementara itu, Rest Area Suramadu seluas 14 hektare juga disebut Bupati belum termanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, jika dikelola dengan baik, kawasan ini berpotensi menjadi destinasi wisata maupun pusat pengembangan ekonomi baru, termasuk untuk pengembangan kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

“Untuk revitalisasi tiga fasilitas strategis tersebut akan segera kami lakukan dengan berkolaborasi berbagai pihak sehingga dapat termanfaatkan untuk percepatan pembangunan Bangkalan,” jelas Bupati.

Bupati Lukman juga menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat agar pembangunan di Bangkalan berjalan seiring daerah lain, termasuk proyek prioritas dalam Perpres No. 80 Tahun 2019 seperti Pelabuhan Bulupandan dan Islamic Centre.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyatakan pihaknya mendukung penuh usulan Bupati Bangkalan.

“Prinsipnya kami mendukung agar kebutuhan dasar masyarakat Bangkalan, khususnya air bersih, pengelolaan sampah, dan pengembangan infrastruktur dapat segera terealisasi. Hal ini memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan skema terbaiknya,” tegasnya.