KOMISI Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur melaksanakan visitasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bangkalan, Senin (29/9/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian tahunan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik, yang bertujuan mengukur sejauh mana badan publik menjalankan kewajiban keterbukaan informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian Self Assessment Questionnaire (SAQ), Pemerintah Kabupaten Bangkalan berhasil meraih nilai 92,28 dan menempati posisi ke-15 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Capaian ini tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 10/SK/KI-Prov.Jatim/IX/2025.

Kunjungan dipimpin oleh Komisioner KI Jatim Bidang Kelembagaan, M. Sholahuddin, bersama tim yang melakukan peninjauan menyeluruh terhadap dokumen, sarana prasarana, hingga berdialog dengan perangkat desa terkait mekanisme pelayanan informasi publik.

Dalam arahannya, Sholahuddin menekankan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan langkah strategis membangun kepercayaan masyarakat.

“Keterbukaan informasi publik harus dimaknai sebagai instrumen untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Desa menjadi garda terdepan dalam menghadirkan layanan informasi yang cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Visitasi ini tidak hanya berfungsi sebagai penilaian, tetapi juga sebagai wadah pembinaan bagi badan publik, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelolaan layanan informasi.

Agenda Monev berikutnya akan dilanjutkan dengan presentasi langsung kepala daerah kepada KI Provinsi Jawa Timur, yang menjadi faktor penting dalam menentukan penilaian akhir kepatuhan badan publik terhadap standar keterbukaan informasi.

Dengan capaian nilai SAQ 92,28, Pemkab Bangkalan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang responsif, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kehadiran KI Jatim diharapkan menjadi motivasi bagi Pemkab Bangkalan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus mendukung demokrasi di daerah.