BUPATI Bangkalan, Lukman Hakim, menemui massa aksi dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bangkalan, Rabu (23/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, Lukman menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi tuntutan demonstran, salah satunya terkait penataan Tenaga Harian Lepas (THL) yang jumlahnya dinilai terlalu banyak di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Bupati Lukman menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan sistem absensi digital yang terintegrasi dengan Command Center. “Sekarang tidak ada lagi absen ceklok. Semua pegawai, termasuk THL, wajib menggunakan absensi foto wajah yang tidak bisa dimanipulasi. Data kehadiran ini akan menjadi dasar evaluasi kinerja,” tegasnya.

Selain absensi digital, Pemkab Bangkalan juga tengah menerapkan aplikasi e-Kinerja untuk menilai kinerja seluruh aparatur, baik PNS maupun THL. Sistem ini, kata Lukman, diharapkan dapat mendorong profesionalisme serta memastikan pegawai yang tidak produktif bisa dievaluasi secara objektif.

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangkalan yang mencapai sekitar Rp400 miliar, dengan Rp270 miliar lebih di antaranya berasal dari BLUD, Lukman menyatakan adanya upaya pengawasan ketat untuk mencegah kebocoran. “Kami menargetkan kenaikan PAD minimal 10 persen setiap tahun. Untuk itu, kami siapkan aplikasi e-Potensi dan e-Retribusi agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa terpantau progres capaian PAD-nya,” ujarnya.

Aplikasi tersebut akan menggandeng perbankan untuk penerapan pembayaran non-tunai di berbagai sektor, termasuk retribusi pasar, warung makan, hingga usaha perdagangan. Saat ini, Pemkab Bangkalan juga sedang melakukan pendataan ulang terhadap seluruh potensi pajak dan retribusi di wilayahnya.

Lukman menambahkan, beberapa isu lain yang menjadi tuntutan massa, seperti penanganan sampah, juga sedang disiapkan langkah konkret. Pemkab saat ini tengah menyelesaikan studi kelayakan (FS) dan perencanaan lokasi pengelolaan sampah agar permasalahan sampah di sejumlah titik bisa teratasi pada tahun ini.

“Kami juga sedang mengkaji agar kepala desa dan lurah bisa menggunakan dana desa untuk penanganan sampah, tentunya dengan pendampingan teknis dari Pemkab,” jelasnya.

Lukman memastikan, semua langkah tersebut adalah bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, serta menjawab tuntutan masyarakat yang disuarakan melalui aksi demonstrasi.