PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bangkalan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Koordinasi Awal Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Tahun 2025, bertempat di Aula Bapperida Bangkalan, Selasa (03/06/2025). 

Kegiatan ini menandai dimulainya Tahap Milestone 4 atau Uji Coba Layanan Skala Penuh, sebagai kelanjutan pendampingan SSK yang diterima Kabupaten Bangkalan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2024.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan pusat, di antaranya Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur Kementerian PUPR, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur, Bappeda Provinsi Jawa Timur, DPRKPCK Provinsi Jawa Timur, DLH Provinsi Jawa Timur, Dinkes Provinsi Jawa Timur, serta Province Facilitator (PF) Program SSK.

Feilgie Suryaprana, ST., M.Si, selaku Kepala Bidang Infraswil Bapperida sekaligus Ketua Bidang Perencanaan Pokja PKP Kabupaten Bangkalan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kuat Kabupaten Bangkalan untuk mewujudkan sanitasi aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

"Kabupaten Bangkalan telah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten ODF (Open Defecation Free) sejak tahun 2023. Tahun ini, kita memasuki tahap penting dalam implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten yaitu uji coba layanan secara penuh. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi menyangkut perubahan perilaku dan tata kelola sanitasi," ungkap Feilgie.

Sebagai wujud komitmen konkret, Pokja PKP Kabupaten Bangkalan pada tahun 2024 telah merumuskan dua paket kebijakan penting yang akan menjadi payung operasional sanitasi daerah, yakni:

Bangkalan Berjabat Tangan (BERtekad menuJu jAmBAn sehaT TAngguh dan Berkesinambungan) sebagai kebijakan untuk pengelolaan air limbah domestik, dan BANGSATERINDU (Bangkalan menuju pengelolaan SAmpah TERINtegrasi dan terpaDu) sebagai kebijakan pengelolaan persampahan.

Kedua paket kebijakan tersebut saat ini tengah disiapkan untuk ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) Bangkalan sebagai dasar hukum pelaksanaan.

Feilgie berharap, dukungan lintas sektor dan lintas level pemerintahan dapat terus terjaga agar visi besar Bangkalan menuju sanitasi aman 100?pat tercapai.

“Implementasi sanitasi aman membutuhkan kolaborasi kuat antar sektor. Dengan pendampingan provinsi dan dukungan kementerian, kami optimis bahwa Bangkalan bisa menjadi model implementasi sanitasi aman yang berkelanjutan di Jawa Timur,” pungkasnya.