Pemkab Gelar Rakor Pencegahan Korupsi Ketahan Pangan Sektor Pertanian dengan Tim Satgasus Mabes Polri
Selasa, 07 Maret 2023 00:00 WIB
Penulis : Eko Dian Wahyudi | Editor : Agus Salim
PELAKSANA Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Drs Mohni MM membuka rapat koordinasi (Rakor) pencegahan korupsi ketahanan pangan sektor pertanian di Kabupaten Bangkalan bertempat di Aula Diponegoro Kantor Bupati setempat, Selasa (07/03/2023).
Hadir dalam kegiatan tersebut Tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan TPK Mabes Polri, Dirjen PSP Kementerian Pertanian, Sekretaris Daerah, PT Pupuk Indonesia, Distributor Pupuk, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Dispertapahorbun), Dinas Perdagangan dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.
Dalam sambutannya Plt Bupati Bangkalan menyampaikan keresahan para petani mengenai pemerataan penggunaan pupuk untuk lahan pertaniannya masing-masing. Kata dia saat ini permasalahan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bangkalan masih terus terjadi.
"Kita sudah melakukan berbagai upaya agar petani tidak kesulitan atau mudah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi," ujarnya.
Bahkan kata Mohni, pihaknya sudah meminta tambahan pengiriman kepada PT Pupuk Indonesia untuk mencover kebutuhan pupuk untuk petani di Kabupaten Bangkalan. Hasilnya, PT Pupuk Indonesia sudah menyetujui untuk menambah pengiriman.
"Kita sudah mendapatkan jatah pupuk bersubsidi di Kabupaten Bangkalan. Mudah-mudahan kedepan tidak ada lagi permasalahan," imbuhnya.
Mohni menambahkan persoalan pupuk merupakan persoalan mendasar bagi petani bahkan bisa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketahanan pangan. "Oleh karena itu untuk dapatnya diatur agar kebutuhan pupuk bisa tersedia bagi petani di Bangkalan," pungkasnya.
Kepala Tim Satgasus Pencegahan TPK Mabes Polri Hotman Tambunan yang hadir pada kesempatan tersebut mempertanyakan empat hal. Pertama terkait pendataan hasil produksi. Kedua terkait dengan implementasi Permentan pada kasus 2022. Ketiga terkait pembiayaan atau pendanaan. Keempat terkait penemuan di lapangan.
"Jadi koordinasi, bahkan sesuai dengan Permendag tahun 2023 Dinas Perdagangan harus diberikan akses oleh PHC sehingga mereka tahu permasalahan di masing-masing kios," katanya.
Hotman juga menyampaikan bahwa kedatangannya ke Bangkalan untuk mengidentifikasi permasalahan pengelolaan pupuk, alsintan dan pembiayaan pertanian sehingga kegunaan dan kemanfaatannya menjadi tepat sasaran.
"Ini sangat penting untuk melakukan identifikasi agar petani tidak dirugikan," imbuhnya.
Dirjen PSP Kementerian Pertanian Ali Jamil menyampaikan bahwa penyusunan alokasi pupuk dilakukan menggunakan e-Alokasi dan sudah sesuai dengan kebutuhan. Apabila tidak terserap menurutnya bisa dilakukan realokasi.
"Kita sudah mendata lewat aplikasi dan hasilnya kita sesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah," ujarnya.
Sementara untuk pembiayaan, petani di Kabupaten Bangkalan bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar bisa lebih maksimal. Kemudian untuk alokasi anggaran alsintan kata dia semakin sedikit.
"Kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mensejahterakan para petani," imbuhnya.
Kepala Dispertapahorbun Bangkalan Puguh Sontoso menyampaikan bahwa perbaikan tata kelola pupuk sudah dilaksanakan dengan perbaikan data petak sawah, revitalisasi poktan, verifikasi validasi secara transparan dan permohonan agar alokasi tidak dikurangi.
"Kita sudah menampung semua aspirasi petani dan kita sudah melakukan berbagai upaya agar tidak ada lagi permasalahan pupuk di Kabupaten Bangkalan," ujarnya.
Jefri perwakilan dari PT Pupuk Indonesia menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengirimkan alokasi bulanan sesuai dengan alokasi yang ada, serta mendukung penuh perbaikan tata kelola yang dilakukan dinas pertanian.
"Pada intinya kita siap melakukan koordinasi secara terus-menerus dengan pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Bangkalan," ujarnya.
Acara dilanjutkan dengan kunjungan ke kios UD Putra Utama, peninjauan traktor roda 4, alat tanam padi, hand traktor dan penggilingan padi.
