BUPATI Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Desa Anti Korupsi se-Provinsi Jawa Timur secara daring, di Pendopo Agung Bangkalan.

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, bahwa desa menjadi ujung tombak pemerintahan di Jawa Timur. Integritas desa menjadi suatu keharusan yang mesti dilakukan. Oleh karenanya untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Program Desa Anti Korupsi.

Program Desa Anti Korupsi, kata Gubernur, menjadi salah satu program untuk mencegah tindak pidana korupsi di desa. Sesuai dengan tema 'Berawal Dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi'.

"Kalau Program Desa Anti Korupsi semakin masif, insyaallah kemiskinan di Jawa Timur semakin turun lagi yang diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menegaskan, bahwa pihaknya mencermati tingginya dugaan penyimpangan dana desa dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga antirasuah tersebut pun akhirnya mengandeng Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk meluncurkan Program Desa Antikorupsi.

"Pentingnya Program Desa Anti Korupsi karena KPK mempunyai kecintaan kepada para Kades, 686 kades tersangkut perkara korupsi, keprihatinan kami, jangan ada lagi Kepala Desa yang tersangkut perkara korupsi, kalau Kepala Desa sudah tidak ada yang korupsi tentu para Bupati dan Gubernur juga akan enggan melakukan korupsi. Karena gerakannya kita awali dari desa, kita wujudkan Indonesia anti korupsi," tegasnya.

Sementara Bupati Bangkalan menyambut baik kegiatan sosialisasi dan bimtek tersebut. Bupati berkomitmen akan mewujudkan desa bebas korupsi.

"Kami berharap dengan kegiatan ini, pengelolaan Dana Desa bisa semakin baik, transparan dan akuntabel untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang bebas korupsi.” kata Bupati.