Komisi D DPRD Bangkalan Bahas Raperda Wisata Syariah

Selasa, 03 Mei 2016

KOMISI D DPRD Bangkalan mengelar hearing dengan eksekutif dan tokoh agama untuk membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif tentang objek wisata syariah. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi wisata yang ada dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal masyarakat Bangkalan yang agamis dan mandiri.

“Rapat inisiasi raperda objek wisata syariah Bangkalan ini tetap mengedepankan Bangkalan sebagai kota dzikir dan shalawat. Jadi penting kami meminta masukan dari eksekutif dan tokoh masyarakat,” kata  Ketua Komis D DPRD Bangkalan , Hosyan Muhammad di Aula Banggar, Kamis (28/4/2016).

Sementara Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Bangkalan, Siti Rachmawati mengatakan, pada raperda ini butuh di breakdown ulang secara tentang hakekat wisata syariah.

“Ya harus dapat mengakomodasi semua kebutuhan. Mulai menyiapkan biro perjalanan, penunjuk tempat wisata dan penginapan yang repersentatif sesuai nilai budaya Bangkalan yang agamis,” terangnya.

Manurut Atik, sapaan akrab Siti Rachmawati, potensi objek wisata yang perlu kembangkan, adalah wisata alam, wisata pantai, wisata religi, wisata kuliner dan wisata rekreasi kota. “Wisata alam seperti Bukit Geger, wisata religi ada Makam Syaehona Kholil dan wisata mata air Kecamatan Arosbaya,” urainya.

Kabag Hukum Setda Bangkalan, Abd Komar Satiajid menjelaskan pihaknya telah mempersiapkan penyusunan produk hukum dengan poin-poin yang ada dan dikirim secara tertulis sesuai dengan aturan pedoman perundang undangan yang ada. “Fokus kami dibagian masukan tentang bahasa hokum. Kami mendukung penuh atas terciptanya inisasi perda ini,” singkatnya.

Sementara, Wakil Ketua PC NU Bangkalan, KH Makki Nasir menyarankan agar raperda wisata syariah bukan hanya sekedar membentuk paraturan saja. Tapi yang terpenting adalah pelaksanaanya seperti apa. Sebab, kata dia, peraturanya syariah namun prakteknya sama saja dengan wisata biasa. “Konsep inti syariah adalah praktek. Jadi raperda wisata syariah yang terpenting penerepan di lapangan,” tegasnya.

Pada hearing kali ini, di hadiri dari Disporabudpar dan Kabag Hukum Pemkab Bangkalan, Tim Ahli Raperda, ormas, PC NU Bangkalan, PP Muhammadiyah Bangkalan dan Majlis Ulama Indonesia. (mam/mas)

Gov. Public Relations

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

ALAMAT : Jalan Soekarno Hatta No 35 Bangkalan, Kabupaten Bangkalan

TELEPON : 031-3095505

EMAIL : admin@bangkalankab.go.id

Copyright © 2019 Pemerintah Kabupaten Bangkalan | All Rights Reserved