Komisi A Minta Seluruh Kades Transparan dalam Pengelolaan Anggaran Desa

Selasa, 14 November 2017

KOMISI A DPRD Bangkalan melihat secara menyeluruh beberapa desa di Kabupaten Bangkalan belum melaksanakan konsep Keterbukaan Pelayanan Desa (KPD), sebagaimana yang tertuang dalam salah satu buku Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT).

Dengan adanya persoalan tersebut, Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan,  Mahmudi tengah berupaya untuk terus mendorong seluruh kades agar anggaran di desa bisa terbuka dan transparan. 

“Konsep keterbukaan hari ini sejatinya tidak hanya diperuntukkan untuk keagiatan desa, tetapi hal itu berlaku bagi semua Program Pemerintah. Baik itu jalin matra dan bantuan lainnya yang tujuannya untuk kesejahteraan desa,” paparnya, Selasa (14/11/2017). 

Pihaknya meminta agar seluruh kades bisa merealisasikan konsep terbuka tersebut, sebab hal itu sangat urgen untuk warganya. “Entah itu PKH, entah itu dana desa dan lain-lain. Jadi harus diumumkan secara terbuka lewat pembuatan banner, atau kalau memang sudah baik dan bagus  bisa diunggah melalui media-media yang ada. Karena ini bagian dari edukasi juga,” ungkapnya

Mahmudi juga menambahkan jika Komisi A sudah menghimbau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar mengintruksikan kepada semua desa untuk membuat papan pengumuman terkait realisasi program di desa-desa. “Jadi bangun untuk apa saja masyarakat tahu, dan tidak boleh sekarang ditutup-tutupi lagi,” pintanya. (mas)

 

Gov. Public Relations

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

ALAMAT : Jalan Soekarno Hatta No 35 Bangkalan, Kabupaten Bangkalan

TELEPON : 031-3095505

EMAIL : admin@bangkalankab.go.id

Copyright © 2019 Pemerintah Kabupaten Bangkalan | All Rights Reserved