Bersama BPN, Legislatif Bahas Nasib Sertifikat Tanah Warga Dusun Sambas

Kamis, 10 Januari 2019

KOMISI A DPRD Bangkalan bersama Badan Pertanahan Nasional, Agraria dan Tata Ruang (BPN/ART) setempat melakukan hearing. Mereka membahas status lahan tanah pemukimam warga Dusun Sambas, Desa Kelbung, Kecamatan Sepuluh yang tak kunjung mendapat kejelasan.

Pembahasan itu berlangsung diruangan komisi A. Turut hadir dalam kesempatan itu sejumlah perwakilan tokoh masyarakat Sambas dan menyampaikan keluh kesah masyarakat yang menghuni pemukiman dusun tersebut.

Kekhawatiran itu diantaranya suatu saat bisa diusir dari rumah yang ditempati. Karena sejak tahun 2000 awal menempati hingga saat ini tak satupun tanah pekarangan rumah warga bersertifikat. Bahkan belum ada kejelasan secara pasti.

"Kerusuhan sambas itu kan tahun 1999, kami menempati disana tahun 2000. Jadi sudah 18 tahun disana, tapi belum ada kejelasan terkait itu. Kita ditempatkan disana oleh transimigrasi, sedangkan lahan tanahnya milik Perhutani," tutur Moh. Ali, perwakilan tokoh Dusun Sambas, Kamis (10/1/2019).

Dipaparkan Moh. Ali, perjanjian warga pengungsian dengan transmigrasi pertama kali bisa mendapatkan sertifikat tanah setelah menempati dalam jangka waktu tiga tahun. 

"Setelah tiga tahun kita mengajukan proposal melalui transmigrasi dan perhutani. Namun katanya harus nunggu 5 tahun setelah 5 tahun mengajukan kembali namun belum ada tanggapan. Jadi sejak itu sampai sekarang sudah puluhan kali mengajukan. Yang terakhir itu 2 tahun yang lalu kami mengajukan ke perhutani namun ditolak tanpa memberikan alasan apapun," kata Ali seraya menjelaskan.

Disampaikan Ali, dari 370 Kepala Keluarga (KK) yang menempati lahan milik perhutani merasa resah dan gelisah. Bahkan, lembaga pendidikan dan tempat ibadah sudah berdiri dan berkembang besar. "Namanya kita  menempati bukan milik sendiri ya tetap waswas," ujar tokoh satu ini.

Sementara Kepala BPN/ART Bangkalan Laury Asrofil mengaku tak bisa berbuat apa-apa sebelum Surat Keputusan (SK) pelepasan lahan dikeluarkan perhutani dan diserahkan kepada warga Dusun Sambas.

"Kami belum bisa masuk keranah itu sebelum ada pelepasan lahan," dalihnya.

Dijelaskan Asrofil, informasi yang diterima ketika rapat berlangsung bahwa lahan milik perhutani sudah dilakukan tukar guling oleh transmigrasi. Namun hingga saat ini pihaknya belum menerima SK pelepasan lahan tersebut.

"Jadi kami belum bisa apa apa, pasti warga disana resah. Tapi sebelum ada SK itu kami belum punya kewenangan, intinya pelepasan lahan dulu," ungkapnya.

Sementara itu Ketua Komisi A, Moh Zahri mengungkapkan, pihaknya kedepan akan mengadakan rapat gabungan antara pihak komisi A, Perhutani, transmigrasi, BPN/ART, dan tokoh warg masyarakat Dusun Sambas.

"Wajarlah mereka waswas, karena tanah rumah yang ditempati milik perhutani. Kami komisi A akan terus menyampaikan aspirasi warga tersebut," tegasnya.

Dikatakan Zahri, persoalan yang perlu diklarifikasi adalah terkait informasi telah dilakukan  tukar guling dan sejauh mana proses pembebasan lahan dari perhutani.

"Masyarakat disana butuh kejelasan tentang hal itu. Biar mereka tau sejauh mana dan sampai dimana proses pelepasan lahan. Biar tidak dihantui kewaswasan warga," tandasnya. (eko/mas)
 

Copyright @ 2017 Pemerintah Kabupaten Bangkalan | All Right Reserve