"WASPADA VIRUS CORONA , TETAP IKUTI HIMBAUAN DARI PEMERINTAH UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN VIRUS"

Galeri

Cuaca

Pengunjung

Total Pengunjung:

Pengunjung Hari ini : 304

Pengunjung Bulan ini : 15501

Gaji PPK dan PPS, KPUD Bangkalan Alokasikan 7,6 Miliar




SETELAH ratusan calon Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah menjalani tes admnistrasi dan tulis, keseriusan pihak KPUD sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran gaji mereka yang dinyatakan lulus.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh KPUD Bangkalan, pihaknya sejauh ini telah mempersiapkan gaji selama sembilan bulan ke depan. Total gaji PPK dan PPS sebesar Rp 7,6 miliar. Dengan rincian, untuk PPK Rp 1.336.500.000 dan PPS senilai Rp 6.322.500.000.

Menurut Ketua KPU Bangkalan Moh. Fauzan Jakfar mengutarakan, bahwa gaji PPK dan PPS sementara sudah disiapkan selama sembilan bulan kerja. Namun, alokasi anggaran itu bisa saja berubah. Sebab, untuk capaian kerja tetap menunggu petunjuk KPU RI. Alasannya, akan digelar pelantikan bersama. "Apakah kerja mereka sembilan atau delapan bulan, kami sedang menunggu petunjuk. Yang jelas, kami menyiapkan anggaran untuk gaji mereka selama sembilan bulan dulu," ujarnya Selasa (31/10/2017).

Acuan dirinya dalam menetapkan upah para PPK dan PPS juga belum final, hanya saja dirinya menyediakan terlebih dahulu. Jika keputusan akhir ternyata kerja aktif mereka delapan bulan, otomatis sisa anggaran dikembalikan ke kas KPU. Kemudian, bisa di-ploting untuk kegiatan lain. "Misalnya, nanti hanya delapan bulan. Ya uang tersebut dikembalikan ke semula (rekening KPU)," katanya.

Fauzan menjelaskan bahwa upah yang akan diberikan kepada anggota dan ketua PPK/PPS tidak sama. Gaji ketua PPK sebsar Rp 1.850.000 per bulan. Sedangkan anggota hanya Rp 1,6 juta. Sementara gaji ketua PPS senilai Rp 900 ribu dan Rp 800 ribu untuk anggota. "PPK yang kami butuhkan hanya 90 orang di 18 kecamatan. Masing-masing kecamatan lima orang. Nah, untuk PPS, yang akan kami ambil 843 orang di 273 desa dan 8 kelurahan," ungkap Fauzan.

Ditegaskan olehnya, bahwa dari Setiap gaji yang diterima PPK dan PPS itu dipotong pajak. Potongan pajaknya lebih besar yang PNS. "Nggak apa-apa PNS jadi PPK dan PPS. Yang penting dapat izin dari atasannya," terangnya.

Mantan aktivis PMII itu menambahkan, gaji mereka sudah bisa dibayarkan ketika mereka ditetapkan lulus dan dilantik. Sementara ini, pendaftar PPK dan PPS harus melaksanakan tahapan demi tahapan. "Setelah pengumpulan berkas, dan tes tulis bagi PPK dan PPS ada sebagian yang berjalan. Nanti dilannjutkan dengan tahapan tes wawancara serta jajak pendapat dari tokoh. Jika tidak ada perubahan, penetapan dan pengumuman 7 November bulan depan," jelasnya.

Sekertaris Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi mengatakan, rekrutmen PPK dan PPS harus dilaksanakan sesuai mekanisme. Termasuk, perihal gaji dan tugas-tugas mereka nanti selama tahapan pilkada berlangsung. "Harus terbuka, dan transaparan jangan sampai ada persepsi yang negatif, jalani sesuai dengan autran yang ada" pintanya. (mas)

-02 November 2017-

Portal Aplikasi

Kalender

Alamat Kantor
bangkalankab.go.id

Jl. Soekarno Hatta No 35 Bangkalan

031-3095505

admin@bangkalankab.go.id