PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN MENGUCAPKAN "SELAMAT HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2017"

Galeri

Cuaca

Pengunjung

Total Pengunjung: 373086

Pengunjung Hari ini : 240

Pengunjung Bulan ini : 13956

Pansus DPRD Bangkalan Selesaikan Raperda Hak Keuangan Adminstratif




SINERGITAS pihak legislatif dan ekskutif Bangkalan kembali diperlihatkan. Bukti nyata adalah dalam memebahas hasil fasilitasi dari Gubernur Jatim tentang raperda hak keuangan administratif pimpinan dan anggota DPRD Bangkalan. 

Dalam merespon hasil fasilitasi tersebut, Pansus (panitia khusus) beserta ekskutif kembali duduk bersama di ruangan komisi A untuk menyempurnakan raperda tersebut. Mahmudi selaku ketua pansus menjelaskan, bahwa sebagai tindak lanjut dari Permendagri 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan pertanggung jawaban dana operasional, pihaknya sudah merancang Raperda yang mengatur turunan dari aturan tersebut. 

“Hasil fasilitasi dari gunernur sudah kami terima, maka bagi kami wajib untuk membhasanya, dan kami saat ini sengaja membahas dengan bagian hukum Pemkab Bangkalan dan BPKAD serta staf ahli. Dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan hasil fasilitasi itu,” Ungkap Mahmudi yang sekaligus sebagai sekretaris komisi A DPRD Bangkalan, Kamis (31/8/2017).

Mahmudi mengaku bahwa fasilitasi yang ia terima terdapat beberapa pasal yang harus disesuaikan redaksionalnya. “Yang jelas kami akan mengikuti hasil dari fasilitasi ini, hanya saja kami ingin perda ini sempurna,” katanya. 

Tak hanya itu, point dalam raperda yang ia garap ditekankan pada hak dan keuangan DPRD, dirinya menyatakan bahwa perda tersebut ingin segera diundangkan alias sudah final. “Maka dari itu kalau nanti sudah selesai, besok akan diparipurnakan untuk menyampaikan hasil kerja kami saat ini,” ucapnya. 

Pihaknya menegaskan, bahwa dalam perda itu juga akan menyebutkan bahwa fasilitas mobil dinas alat kelengkapan  DPRD Bangkalan akan ditarik. “Jadi nanti yang namanya unsur pimpinan alat kelengkapan seperti unsur pimpinan komisi, serta Baleg, BK, Bamus dan Banggar semuanya akan ditarik, bahkan anggotapun jika sudah ada yang dapat akan ditarik juga dan harus dikembalikan kepada BPKAD,” bebernya. 

Ketua DPC Hanura Bangkalan tersebut, mengaku setelah mobil dinas ditarik setiap anggota DPRD Bangkalan akan menerima tunjangan transportasi, akan tetapi terkait nominalnya berapa, dirinya masih akan melihat perhitungan dari ekskutif, sebab menyesuaikan dengan APBD. “Berapa besaranya belum bisa dipastikan tapi yang jelas menyesuaikan,” tuturnya. 

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Bangkalan Triyanto mengaku bahwa terkait fasilitasi gubernur hanya butuh penyempurnaan redaksional saja. “Ini hanya butuh penyesuaian saja, sebab ada beberapa pasal yang redaksionalnya perlu diluruskan,” Pungkasnya. (lis)

 

-09 September 2017-

Portal Aplikasi

Kalender

Alamat Kantor
bangkalankab.go.id

Jl. Soekarno Hatta No 35 Bangkalan

031-3095505

admin@bangkalankab.go.id