PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN MENGUCAPKAN "SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1439 H"

Galeri

Cuaca

Pengunjung

Total Pengunjung: 340067

Pengunjung Hari ini : 178

Pengunjung Bulan ini : 12403

Bambang; Semua Sekolah Harus Mematuhi Permendikbud yang Baru




DALAM masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2017-2018 ini, pihak Dinas Pendidkan Kabupaten Bangkalan menghimbauan kepada seluruh lembaga pendidikan yang ada dibawahya agar mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud).

Aturan yang dimaksud adalah Peremendikbud Nomor 17/2017 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dimana dalam aturan tersebut telah diatur tenatng jumlah siswa baru tingkat SD dan SMP dalam setiap kelasnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan, Bambang Budi Mustika menjelaskan, bahwa permendikbud tersebut membatasi maksimal empat rombongan belajar (rombel) untuk tingkat SD dan 11 rombel untuk tingkat SMP.

“Untuk tingkat SD, setiap kelas minimal berisikan 20 siswa dan maksimal 28 siswa. Sedangkan untuk SMP, per kelas minimal berjumlah 20 siswa dan maksimal 32 siswa. Aturan itu khusus untuk kelas satu saja,” papar Bambang, Rabu (5/7/2012).

Ia mengungkapkan, apabila setiap lembaga SD atau SMP berani melanggar maka akan ada sanksi secara otomatis kepada guru dan sekolahnya. “Jika setiap kelas pada sebuah sekolah memiliki siswa baru melebihi pagu maksimal, maka data pokok pendidikan (dapodik) di satuan pendidikan itu akan terbaca invalid atau tidak valid,” ungkapnya. 

Sehingga, lanjut dia,  untuk katagore SD setiap siswa baru berada diurutan 29 atau diluar ketentuan, maka tidak akan mendapatkan dana BOS dan tidak bisa mengikuti ujian nasional karena tidak diakui. Sedangkan dengan siswa baru tingkat SMP di urutan 33 juga sedemikian. 

“Ini dampaknya bisa merembet kemana-kemana karena murid melebihi batas sudah otomatis tidak mendapatkan bos dan tidak bisa ikut ujian, maka bagi guru pengajar di kelas itu, tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi karena jam mengajarnya tidak diakui. Guru dan siswa sama-sama menuai sanksi jika tidak mengindahkan aturan itu,” jelasnya.

Akan tetapi dirinya memberikan solusi, jika terjadi kasus pada sebuah sekolah dengan jumlah pendaftar sebanyak 35 siswa. Maka diharapkan pihak sekolah bisa membuka dua kelas dengan masing-masing kelas berisikan 20 siswa dan 15 siswa.

Sayangnya karena tidak sesuai dengan batas minimal, lanjut Banmbang, untuk 15 siswa itu tidak mendapatkan dana bantuan BOS namun tetap bisa mengikuti ujian nasional. Dan untuk guru pengajar, tak mendapatkan sertifikasi. “Jika melebihi pagu maksimal, hak murid tidak diberikan. Sebaliknya, hak guru tidak diberikan jika kurang dari pagu minimal,” paparkan.

Jika menemukan jumlah siswa dibawah pagu minimal, Bambang menyarankan pihak sekolah tetap menerima dengan membuka kelas baru. “Solusinya, maksimalkan guru yang jam mengajarnya belum terhitung. Sehingga siswa tetap bisa belajar dan mengikuti ujian nasional,” tegasnya.

Tak hanya itu, dalam aturan Nomor 17 Tahun 2017 itu juga mengatur zonasi atau sistem rayon berdasarkan lokasi sekolah bukan berdasarkan domisili, dalam pendaftaran siswa baru.

Siswa bisa saja memanfaatkan lintas zona antar kecamatan namun harus mendapatkan rekomendasi dari disdik tanpa dipungut biaya. “Dengan catatan, siswa pernah berprestasi di tingkat kabupaten. Disamping itu,  ada program mitra warga seperti siswa miskin, maka akan tetap kami perjuangkan.” imbuhnya. 

Sekedar diktehaui bahwa PPDB pada tahun 2017 ini di Bangkalan berlangsung sejak 3 Juli hingga 6 Juli dan diumumkan pada 7 Juli 2017 mendatang. (Mas)

-07 Juli 2017-

Portal Aplikasi

Kalender

Alamat Kantor
bangkalankab.go.id

Jl. Soekarno Hatta No 35 Bangkalan

031-3095505

admin@bangkalankab.go.id